Batu Bara, Badar.co.id - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, melakukan kunjungan kerja dan supervisi di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Kunjungan ini disambut langsung oleh Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, dan Wakil Bupati, Syafrizal, di Aula Kantor Bupati, pada Jumat (7/3/2025).
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Tugas Dalam kunjungan ini, Kepala BPK RI Sumut didampingi oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Sumut 1, Mikael Pangihutan, Kepala Bidang Pemeriksaan Sumut 3, Khairul Aulad, Pengendali Teknis, Andri Nurjihadi Putra, Ketua Tim, Umar Syarifuddin, dan anggota tim.
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024. Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menyambut baik kunjungan ini dan berharap bahwa hasil pemeriksaan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Baharuddin Siagian juga menyampaikan keinginannya untuk menjadikan beberapa kelurahan menjadi desa karena dinilai belum layak menjadi kelurahan. Menurutnya, beberapa kelurahan tersebut belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
Sementara itu, Kepala BPK RI Sumut, Paula Henry Simatupang, menyampaikan bahwa jika Pemkab Batu Bara ingin mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka harus menyelesaikan laporan keuangan dan aset secara transparan dan akuntabel.
|BACA JUGA:
Kemendes dan GP Ansor Jalin Kerja Sama Bangun Desa
Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian dan Wakil Bupati Syafrizal Resmi Bertugas
Dalam kesempatan ini, Kepala BPK RI Sumut juga menyampaikan bahwa pemeriksaan interim akan dilaksanakan selama beberapa hari ke depan. Pemeriksaan ini akan melihat laporan keuangan dari seluruh OPD yang dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batu Bara.
Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mencapai opini WTP dari BPK RI.
(Red)
